CorongInformasinews,Makassar- Sebuah rumah makan seafood yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Makassar, menjadi sorotan warga setelah bangunannya diduga menjorok hingga mendekati bahu jalan. Dari pantauan di lokasi, kanopi dan struktur atap bangunan tampak menutupi sebagian trotoar, sementara kendaraan yang terparkir di depan toko turut mempersempit ruas jalan yang sudah tidak terlalu lebar. Kondisi ini memicu pertanyaan warga sekitar mengenai kepatuhan bangunan terhadap garis sempadan jalan (GSJ) yang seharusnya diatur oleh pemerintah daerah setempat.
Berdasarkan pengamatan visual, papan nama besar bertuliskan “Seafood” serta baliho rumah makan lain di sekitarnya turut menambah kesan bahwa kawasan tersebut berkembang tanpa penataan yang tertib. Tiang listrik dan kabel yang menjuntai di tengah jalan turut memperparah kesan semrawut pada titik pertemuan jalan tersebut. Warga yang melintas mengaku kerap kesulitan berjalan kaki karena trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki justru dipenuhi kanopi bangunan dan tumpukan sampah.
Sejumlah kendaraan roda empat yang terparkir tepat di tepi bangunan turut memperkuat dugaan bahwa ruang publik di sekitar rumah makan tersebut belum tertata sesuai aturan. Beberapa warga menilai kondisi ini berpotensi mengganggu arus lalu lintas, terutama saat jam ramai ketika kendaraan roda dua dan roda empat harus berbagi ruas jalan yang sempit dengan pejalan kaki.
Yang menjadi pertanyaan sebagian warga adalah mengapa kondisi ini terkesan dibiarkan berlangsung lama tanpa ada tindakan penertiban yang terlihat dari instansi terkait. Beberapa warga menduga lemahnya pengawasan rutin di lapangan atau minimnya laporan resmi menjadi salah satu faktor mengapa dugaan pelanggaran semacam ini belum ditindaklanjuti. Namun demikian, hal ini masih sebatas dugaan dan opini warga, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Makassar maupun dinas terkait mengenai alasan belum adanya tindakan di lokasi tersebut.
Hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi resmi dari pihak pengelola Rumah Makan Apong maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Makassar mengenai status perizinan, kesesuaian bangunan dengan garis sempadan jalan, maupun alasan belum adanya penindakan. Warga berharap pemerintah daerah dapat segera turun tangan melakukan
Lewati ke konten























