CorongInformasinews, MAMUJU — Pemerintah Kabupaten Mamuju mulai melirik potensi besar ekosistem mangrove sebagai sumber ekonomi baru melalui konsep Blue Carbon atau karbon biru. Selama ini, hutan mangrove di pesisir Simboro, Pulau Karampuang hingga Tapandullu hanya dipandang sebagai pelindung alami dari abrasi, padahal menyimpan nilai ekonomi yang besar bagi daerah.
Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Mamuju, Muhammad Yusuf, menyebutkan bahwa wilayah pesisir Mamuju memiliki ekosistem mangrove sekitar 1.798 hektare yang berpotensi menjadi “emas hijau”. Karbon yang tersimpan di sedimen pesisir, mangrove, dan padang lamun dinilai memiliki nilai ekonomi jika dikelola secara terukur melalui skema karbon biru.
Menurutnya, pengembangan ekonomi hijau ini sejalan dengan target nasional menuju Net Zero Emission 2060. Namun tantangan utama saat ini adalah ketersediaan data yang valid mengenai stok karbon yang tersimpan di kawasan pesisir tersebut.
Untuk menjawab tantangan itu, DKP Mamuju menggagas Mamuju Blue Carbon Initiative (MBCI). Program ini difokuskan pada pengumpulan dan validasi data karbon melalui digitalisasi berbasis Sistem Informasi Geografis (GIS) serta kolaborasi dengan akademisi untuk menyusun Atlas Blue Carbon yang terverifikasi.
Selain aspek ekonomi, program ini juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Melalui sub-program Coastal Carbon Rangers, masyarakat pesisir dilibatkan langsung menjaga mangrove sekaligus berpotensi mendapatkan insentif melalui skema Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL).
Ke depan, DKP Mamuju menargetkan pada 2027–2028 terbentuk regulasi tata kelola karbon biru serta pendaftaran proyek ke Sistem Registri Nasional (SRN) untuk membuka peluang perdagangan karbon dan akses pendanaan iklim. Langkah ini diharapkan menjadikan pesisir Mamuju sebagai fondasi ekonomi biru berkelanjutan sekaligus sumber fiskal baru bagi daerah.
