Corong Informasinews,BONEHAU – Pemerintah Kabupaten Mamuju menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Bonehau, Selasa (10/2/2026), dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskan program pembangunan desa dengan arah kebijakan kabupaten.
Musrenbang yang berlangsung di halaman Kantor Camat Bonehau tersebut dihadiri Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana, Kepala Bappeda H. Budianto Muin, jajaran kepala OPD, Camat Bonehau, unsur KUA, Danpos, Binmas, para kepala desa, serta tokoh masyarakat se-Kecamatan Bonehau.
Camat Bonehau, Sabri, S.P., dalam sambutannya menekankan bahwa persoalan infrastruktur jalan masih menjadi aspirasi utama masyarakat. Dengan gaya santai namun mengena, ia menggambarkan kondisi jalan yang rusak sebagai tantangan nyata yang dihadapi warga, sekaligus berharap perbaikan infrastruktur menjadi prioritas pembangunan berkelanjutan pada 2027.
Sementara itu, Kepala Bappeda Mamuju H. Budianto Muin menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar forum menyusun daftar keinginan, melainkan penentuan skala prioritas pembangunan. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi usulan desa dengan RPJMD Kabupaten Mamuju 2025–2029, mengingat keterbatasan fiskal daerah yang menuntut perencanaan berbasis data dan dampak nyata bagi ekonomi rakyat.
Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk lebih kreatif dalam mendorong pembangunan. Ia menekankan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan desa melalui unit usaha riil, seperti revitalisasi budidaya ikan air tawar yang dinilai memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi baru di Bonehau.
Selain infrastruktur dan ekonomi, Musrenbang Bonehau juga menyoroti peningkatan pelayanan dasar, khususnya akses telekomunikasi dan layanan kesehatan di wilayah pelosok. Kegiatan ini ditutup dengan diskusi panel antara masyarakat dan OPD untuk merumuskan usulan prioritas yang selanjutnya akan dibawa ke tingkat kabupaten.
