Jawa Timur, Coronginformasinews.com –Hartanto Boechori, Ketua Umum Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI), mengkritik keras kebijakan pelarangan penggunaan HP bagi wartawan yang diterapkan di Polres Sumenep, Madura, dan sejumlah kantor polisi lainnya. Menurut Hartanto, kebijakan ini menghambat tugas jurnalistik dan tidak sesuai dengan semangat kebebasan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999.
Tokoh Pers Nasional yang akrab disapa ‘Pak Boechori’ ini menyebutkan bahwa keluhan datang dari anggota PJI di Sumenep yang dilarang membawa HP saat akan melaporkan dugaan tindak pidana di Satreskrim Polres Sumenep. Meskipun sudah menunjukkan identitas sebagai wartawan, petugas tetap melarang penggunaan HP. “Ini bukan kejadian yang pertama. Hal serupa juga terjadi di Polres lain,” ungkapnya.
Hartanto menegaskan bahwa HP adalah alat esensial bagi wartawan untuk menjalankan tugas dengan cepat dan akurat. “HP bukan sekadar alat komunikasi, tetapi ‘senjata’ bagi wartawan. Dengan HP, wartawan bisa mengambil gambar, merekam suara, dan mendokumentasikan fakta untuk disampaikan ke publik,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa pembatasan penggunaan alat kerja seperti HP dapat menghambat tugas jurnalistik dan mengurangi hak publik untuk mendapatkan informasi. “Kebijakan semacam ini harus dipertimbangkan dengan matang, memperhatikan hak-hak pers yang dijamin undang-undang,” tambahnya.
Hartanto menilai, pelarangan HP bagi wartawan bisa memberikan kesan negatif. “Jika HP dianggap membahayakan, ini menimbulkan pertanyaan: membahayakan siapa? Apakah membahayakan keamanan, atau justru menghalangi transparansi informasi?” tanyanya.
Sebagai solusi, Ketua Umum PJI ini berharap agar Kapolri segera mengambil langkah tegas dengan menerbitkan peraturan yang jelas dan mengakomodir hak-hak pers. PJI, lanjutnya, siap memfasilitasi dialog antara kepolisian dan jurnalis untuk mencapai sinergi yang lebih baik dalam transparansi dan keterbukaan informasi.
Di akhir pernyataannya, Hartanto menegaskan bahwa PJI akan terus berada di garda terdepan dalam membela kebebasan pers dan hak jurnalis untuk bekerja tanpa hambatan. (*).
